Panduan profesional seputar lahan, pengembangan, dan properti komersial.
Kawasan berikat adalah lokasi berizin Bea Cukai untuk mengolah barang berorientasi ekspor, dengan bea masuk ditangguhkan dan pajak impor tidak dipungut. Artikel ini membahas fasilitasnya, beda dengan gudang berikat, KEK dan kawasan perdagangan bebas, syarat lokasi, serta cara sewa gudang kawasan berikat.
Artikel Terbaru
Menyewakan gudang atau pabrik dikenai PPh final 10% dari nilai bruto sewa, termasuk service charge. Artikel ini menjelaskan siapa yang memotong, kapan PPN sewa gudang berlaku, batas setor dan lapor 2026, beda PPh 4 ayat 2 dengan PPh 23, kesalahan kontrak yang sering terjadi, serta contoh hitungan sewa pabrik setahun.
Baca Selengkapnya
Rata-rata sewa gudang di Jakarta Raya mencapai Rp81.795 per m² per bulan pada kuartal II 2026. Artikel ini menjelaskan harga per wilayah, cara menghitung total biaya sewa termasuk PPN dan PPh, beda gudang dan pabrik siap pakai, kebutuhan penyewa saat ini, serta dokumen yang wajib dicek sebelum tanda tangan.
Baca Selengkapnya
Artikel ini menjelaskan perbedaan SHM dan HGB: siapa yang boleh memegangnya, berapa lama berlaku, dan tiga jenis hak guna bangunan menurut tanah di bawahnya. Juga dibahas mengapa sertifikat tanah industri hampir selalu HGB, cara mengubah HGB menjadi SHM dan sebaliknya, serta risiko tanah telantar menurut aturan baru.
Baca Selengkapnya
Artikel ini menjelaskan biaya notaris jual beli tanah pada 2026. Isinya meliputi batas honorarium PPAT dan notaris, pajak jual tanah di sisi penjual, cara hitung PPh final, BPHTB di sisi pembeli, dan syarat jual beli tanah. Ada juga dasar hukum pembagian biaya dan contoh hitungan lengkap untuk lahan Rp4 miliar.
Baca Selengkapnya
Artikel ini menjelaskan kondisi nyata industri manufaktur Indonesia pada 2026: posisi tarif AS yang berbalik menguntungkan, PMI dan porsi PDB yang melemah, mengapa upah minimum kawasan industri lebih menentukan lokasi pabrik daripada harga lahan, perubahan modal dan perizinan sejak 2025, status tanah, serta insentif yang masih tersedia.
Baca Selengkapnya
Balik nama sertifikat tanah adalah pendaftaran peralihan hak agar sertipikat tercatat atas nama pembeli, kini ditargetkan selesai 10 hari. Artikel ini menguraikan syarat dokumennya, urutan proses beserta kapan BPHTB dan PPh harus lunas, rincian biaya resmi, serta kesalahan yang paling sering membuat berkas tertahan.
Baca Selengkapnya
NJOP tanah adalah dasar pengenaan PBB-P2 yang ditetapkan Kepala Daerah, bukan harga pasar. Artikel ini menjelaskan cara cek NJOP yang benar, alasan angkanya jauh di bawah harga pasar, serta di mana NJOP mengikat — menjadi lantai BPHTB — dan di mana justru tidak berlaku, seperti pada PPh Final penjual.
Baca Selengkapnya
BPHTB adalah pungutan yang ditanggung pembeli, paling tinggi 5% dan ditetapkan perda tiap daerah. Artikel ini menjelaskan cara hitungnya beserta contoh angka, batas NPOPTKP pada perolehan pertama, PPh final di sisi penjual, dan kapan kewajibannya muncul.
Baca Selengkapnya
HGB adalah hak mendirikan bangunan di atas tanah pihak lain — bangunannya milik Anda, tanahnya tidak. Artikel ini menjelaskan jangka waktunya secara bertahap, perbedaannya dengan SHM, apa yang berubah saat HGB berdiri di atas HPL, dan yang terjadi ketika haknya berakhir.
Baca Selengkapnya