Pajak sewa kantor adalah PPh final 10% dari jumlah bruto nilai sewa, termasuk service charge, sesuai PP 34/2017. Jika pemilik gedung berstatus PKP, ada tambahan PPN efektif 11%. Di CBD Jakarta, service charge rata-rata Rp95.500 per m² per bulan pada kuartal III 2026, menurut Cushman & Wakefield.
Fakta utama:
Tarif PPh sewa kantor: 10% final dari jumlah bruto, termasuk service charge (PP 34/2017, Pasal 4).
PPN: efektif 11% jika pemilik gedung berstatus PKP (PMK 131/2024).
Batas setor dan lapor: tanggal 15 dan 20 bulan berikutnya (PMK 81/2024).
Service charge CBD: Rp95.500 per m² per bulan (Cushman & Wakefield, kuartal III 2026).
Service charge non-CBD: Rp72.800 per m² per bulan (Cushman & Wakefield, semester I 2026).
UMP DKI Jakarta 2026: Rp5.729.876 per bulan, naik 6,17% (Kepgub DKI 1142/2025).
Pajak sewa kantor berapa persen?
Pajak sewa kantor adalah 10% dari jumlah bruto nilai sewa, dan sifatnya final. Tarif ini berlaku untuk persewaan tanah dan/atau bangunan, baik sebagian maupun seluruh bangunan, menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PP 34/2017. Artinya, ruang kantor ikut tercakup.
Pasal 4 ayat (2) memasukkan biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, layanan, dan fasilitas lain ke dalam jumlah bruto. Aturan itu berlaku baik service charge ditagih terpisah maupun digabung dengan sewa. Karena final, PPh ini tidak dikreditkan lagi di SPT tahunan pemilik gedung.
Tarif UMKM 0,5% pada umumnya tidak dipakai untuk penghasilan sewa. Sewa tanah dan/atau bangunan sudah punya rezim PPh final sendiri dalam PP 34/2017, seperti dijelaskan artikel di laman DJP (Agustus 2026).
Siapa yang memotong dan menyetor PPh sewa kantor?
PPh sewa kantor dipotong oleh penyewa jika penyewa adalah pemotong pajak, dan disetor sendiri oleh pemilik gedung jika bukan. Pasal 3 PP 34/2017 mengatur pembagiannya:
Penyewa berbentuk badan: wajib pajak badan dalam negeri, instansi pemerintah, BUT, dan kantor perwakilan perusahaan asing termasuk pemotong pajak (Pasal 3 ayat (2)). Penyewa memotong 10% dan menyetorkannya ke kas negara.
Penyewa orang pribadi: jika penyewa bukan pemotong pajak, pemilik gedung menyetor sendiri PPh 10% (Pasal 3 ayat (3)).
Batas waktu: setor paling lambat tanggal 15 dan lapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, sesuai PMK 81/2024.
Di Coretax, bukti potongnya dibuat lewat e-Bupot BPPU. Tata cara lengkapnya ada di panduan PPh sewa.
Apakah PPh 23 berlaku untuk sewa kantor?
PPh 23 sebesar 2% tidak berlaku untuk sewa kantor maupun service charge yang dibayar penyewa. Pasal 23 ayat (1) huruf c UU PPh mengecualikan sewa yang sudah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2), seperti dijelaskan DJP.
PPh 23 2% berlaku untuk sewa harta lain, seperti kendaraan dan peralatan.
Fee yang dibayar pemilik gedung kepada pengelola gedung terpisah berbeda. Penjelasan PP 34/2017 menggolongkannya sebagai jasa manajemen, yang dikenai PPh 23 2% menurut UU PPh. Fee itu urusan pemilik dan pengelola, sehingga tidak mengubah PPh 10% penyewa.
Apa itu service charge kantor dan apa saja isinya?
Service charge kantor adalah biaya bulanan untuk operasional gedung yang ditagih di luar sewa dasar. DJP, lewat SE Dirjen Pajak 14/PJ.53/2003, mendefinisikannya sebagai biaya listrik, air, keamanan, kebersihan, dan administrasi agar ruang sewa bisa dipakai, seperti dilaporkan DDTC.
Isi service charge berbeda di setiap gedung. Panduan penyewa (occupier guide) Colliers untuk Jakarta memberi dua kisaran:
AC dan lampu bermeter terpisah: sekitar Rp50.000–75.000.
AC termasuk selama jam kantor: sekitar Rp90.000–125.000.
Beberapa biaya bisa berada di luar service charge. Panduan biaya kantor Colliers tidak memasukkan pajak, parkir, lembur, serta listrik dan AC (jika berlaku) ke dalam hitungannya. Minta daftar tertulis isi service charge sewa kantor dari setiap pemilik gedung.
Berapa service charge kantor di Jakarta?
Service charge kantor di CBD Jakarta rata-rata Rp95.500 per m² per bulan pada kuartal III 2026, dengan sewa dasar Rp178.400, menurut MarketBeat Cushman & Wakefield kuartal III 2026. C&W menyebut keduanya stabil.
Di luar CBD, angka terbaru Cushman & Wakefield adalah Rp72.800 untuk semester I 2026, seperti dilaporkan Kontan. Savills mencatat service charge CBD Rp85.574 pada kuartal I 2026. Setiap konsultan memakai sampel gedung berbeda, jadi bandingkan angka dari sumber yang sama.
Porsinya besar. Di CBD, service charge menambah sekitar 54% di atas sewa dasar, memakai angka Cushman & Wakefield kuartal III 2026. Untuk luas kantor di papan kebutuhan klien Yard Zeal, yaitu 50–200 m² per 18 November 2026, service charge saja sekitar Rp4,8–19,1 juta per bulan.
Mengapa service charge kantor bisa naik?
Service charge kantor naik terutama saat biaya operasional gedung naik, dan upah adalah salah satu pendorong yang disebut Savills. Savills mengaitkan kenaikan service charge CBD 0,5% pada kuartal I 2026 dengan kenaikan UMP Jakarta 2026 sebesar 6,17%, menurut laporan kuartal I 2026.
UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876, ditetapkan lewat Kepgub DKI 1142/2025. UMP 2027 wajib ditetapkan paling lambat 21 November 2026, menurut DDTC. Service charge bisa disesuaikan setelahnya, seperti dicatat Savills setelah kenaikan UMP 2026.
Listrik adalah faktor lain. Pemerintah menetapkan tarif listrik PLN triwulan IV 2026 tetap, menurut PLN. Tarif nonsubsidi ditinjau setiap tiga bulan sesuai Permen ESDM 7/2024, menurut Kementerian ESDM.
Bagaimana contoh hitungan pajak sewa kantor?
Contoh hitungan pajak sewa kantor 200 m² di CBD memakai angka Cushman & Wakefield kuartal III 2026. Rinciannya:
Sewa dasar: 200 × Rp178.400 = Rp35.680.000.
Service charge: 200 × Rp95.500 = Rp19.100.000.
Jumlah bruto: Rp54.780.000.
PPh final 10% yang dipotong: Rp5.478.000, disetor penyewa berbentuk badan ke kas negara.
PPN 11% efektif: Rp6.025.800, jika pemilik gedung PKP.
Dibayar ke pemilik gedung: Rp54.780.000 dikurangi Rp5.478.000 ditambah Rp6.025.800, yaitu Rp55.327.800.
Total uang yang keluar dari penyewa tetap Rp60.805.800. Pemotongan hanya mengubah siapa yang menyetor sebagian ke kantor pajak. Penjelasan PP 34/2017 memberi contoh resmi: sewa Rp200 juta ditambah service charge satu tahun Rp15 juta, yang ditagih pengelola gedung atas nama pemilik, menghasilkan PPh Rp21,5 juta.
Deposit dan luas pakai untuk kantor yang sama dibahas di panduan sewa kantor Jakarta.
Apa yang perlu dicek di klausul service charge?
Cek isi service charge, cara perubahannya, dan perlakuan pajaknya sebelum menandatangani kontrak. Poin berikut sering menjadi sumber perselisihan:
Daftar tertulis isi service charge, termasuk jam operasional AC.
Cara penagihan AC lembur, listrik unit, dan parkir.
Kapan dan bagaimana service charge bisa direvisi, misalnya setelah UMP naik.
Apakah service charge ditagih bersama sewa atau oleh pengelola gedung terpisah.
Siapa yang memotong PPh final 10%, dan apakah pemilik gedung menerbitkan faktur pajak.
Apakah deposit dihitung dari sewa ditambah service charge.
Aturan umum klausul sewa dibahas di panduan surat perjanjian sewa. Gudang berbeda: menurut Colliers, harga sewa industri yang dikutip umumnya sudah termasuk service charge, seperti dibahas di panduan harga sewa gudang.
FAQ
Sewa kantor kena PPh berapa?
Sewa kantor kena PPh final 10% dari jumlah bruto nilai sewa, sesuai Pasal 4 ayat (1) PP 34/2017. Jumlah bruto itu mencakup service charge, baik ditagih terpisah maupun digabung dengan sewa. Jika penyewa adalah badan usaha yang menjadi pemotong pajak, penyewa memotong PPh tersebut dan menyetorkannya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
Sewa gedung kena pajak apa saja?
Sewa gedung kena dua jenis pajak utama. Pertama, PPh final 10% dari jumlah bruto sewa dan service charge, yang merupakan pajak pemilik gedung. Kedua, PPN efektif 11% jika pemilik gedung berstatus PKP, yang dibayar penyewa. PPh 23 sebesar 2% tidak berlaku untuk sewa gedung, karena sewa tanah dan bangunan sudah diatur dalam PPh Pasal 4 ayat (2).
Apakah service charge kena PPN?
Ya, jika pemilik gedung berstatus PKP. Menurut DDTC, DJP memperlakukan service charge sebagai bagian dari jasa sewa, dengan dasar pengenaan sebesar jumlah yang ditagih, termasuk listrik dan air di dalamnya. Tarif efektifnya 11% sesuai PMK 131/2024. Penyewa yang juga PKP umumnya dapat mengkreditkan PPN tersebut sebagai pajak masukan.
Bagaimana jika penyewa kantor adalah orang pribadi?
Jika penyewa bukan pemotong pajak, misalnya orang pribadi biasa, pemilik gedung menyetor sendiri PPh final 10%. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (3) PP 34/2017. Untuk sewa kantor oleh perusahaan, penyewa umumnya adalah pemotong pajak, sehingga penyewalah yang memotong dan menyetor PPh, lalu memberikan bukti potong kepada pemilik gedung.
Apakah service charge bisa naik di tengah kontrak?
Tergantung isi kontrak sewa. Sebagian kontrak kantor mengizinkan peninjauan service charge saat biaya operasional berubah, dan Savills mengaitkan kenaikan pada kuartal I 2026 dengan kenaikan UMP 6,17%. Minta klausul peninjauannya secara tertulis: seberapa sering bisa berubah, apa pemicunya, dan apakah ada batas kenaikan.
Apakah biaya sewa kantor bisa menjadi pengurang pajak penyewa?
Umumnya bisa. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh membolehkan perusahaan mengurangkan biaya sewa dari penghasilan bruto sebagai biaya usaha. PPh final 10% adalah pajak pemilik gedung yang dipotong penyewa, jadi bukan biaya tambahan bagi penyewa. Simpan bukti potong dan faktur pajak sebagai arsip.
Bandingkan pajak sewa kantor dan service charge sebelum memilih
Pajak sewa kantor dan service charge lebih mudah dibandingkan jika isi tagihan setiap gedung ditulis berdampingan. Kirim luas dan wilayah yang Anda cari lewat WhatsApp untuk membandingkan total biaya bulanan kantor yang cocok. Jika Anda memiliki ruang kantor untuk disewakan, ajukan lewat formulir Submit Property agar tim kami menilai minat calon penyewa.
